Relasi nasional | Banda Aceh - Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GERAM) melakukan demonstrasi di depan halaman gedung Kantor Dewan Pimpinan Daerah Rakyat Aceh (DPRA) Aceh, karena massa kecewa dengan wacana Pemerintah Aceh dan DPRA terkait polemik penghapusan premi Jaminan Kesehatan Aceh(JKA), Banda Aceh Senin, 21/03/2022.
Massa yang tergabung dalam gerakan rakyat Aceh Menggugat menggelar aksi demonstrasi terkait JKA yang dihapus oleh pemerintah Aceh. Pasca mencuat wacana penghapusan premi JKA untuk anggaran APBA Tahun 2022
Di dalam aksi demonstrasi tersebut, elemen masyarakat sipil, tergabung dalam GERAM datang menggeruduk kantor DPRA Aceh pada Senin(22/03).
Aksi demonstrasi kekecewaan masyarakat terlihat dari para massa mengadakan ilustrasi sebuah peraga masyarakat yang sedang sakit dengan kepala diperban, mengisyaratkan sebuah penderitaan kepada masyarakat Aceh karena tidak adanya fasilitas pengobatan JKA, apabila benar diberhentikan.
Tidak hanya itu, massa juga membawa brosur dan selebar tulisan beragam seperti salah satu nya " Gubernur Aceh Sungguh Tidak Berguna" dan "Rakyat Aceh Butuh JKA" dan DPRA Wakil Rakyat Tapi Tidak Merakyat Mana Janji Mu DPR".
Aksi demonstrasi tersebut dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan disambut Wakil DPRA III Safaruddin dan Ketua Komisi V DPRA Beserta Anggota DPRA lainnya.
Syakya Meirizal Selaku Penanggung Jawab aksi kepada media Relasi Nasional.com mengatakan bahwa, pihaknya sangat kecewa dengan Pemerintah Aceh dan DPRA Aceh serta mendesak JKA untuk tetap dilanjutkan sebagai bentuk pelayanan pengobatan untuk masyarakat Aceh.
"kami datang Ingin bertemu dan menyampaikan aspirasi harapan seluruh masyarakat Aceh terkait wacana penghapusan JKA oleh pemerintah Aceh dan DPRA Aceh serta melihat komitmen wakil rakyat untuk berpihak kepada rakyat" Ujar Penanggung Jawab Aksi GERAM Saat di konfirmasi ke media Relasi nasional.com via WhatsApp.
Meirizal mengatakan, JKA telah banyak membantu sebagian besar masyarakat Aceh untuk mendapatkan fasilitas pengobatan secara gratis dan sewajarnya tidak pantas diberhentikan.
"Lanjut nya JKA bukan berdasarkan status anggota dewan di media sosial harus ada alokasi anggaran, kita meminta kepada wakil rakyat Aceh bekerja secara konkret untuk mewujudkan harapan rakyat untuk JKA ini dengan cara ajak gubernur Aceh untuk duduk bersama membangun komitmen serta kesepakatan". Sambungnya.
Kemudian, dia meminta DPRA Aceh untuk membuat pansus mengawal tata kelola JKA mengungkap kejanggalan dan kerja sama antara BPJS kesehatan dengan pemerintah Aceh.
Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan petisi, dan penandatanganan perjanjian kesepakatan kedua belah pihak demonstrasi selesai massa meninggal gedung DPRA Aceh. (Mukhtar Efendi)
