Relasi Nasional | Aceh Utara - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Lhokseumawe Aceh Utara Datang melakukan Aksi Demonstrasi di depan Gedung DPRK kota Lhokseumawe, Selasa,01/03/2022.
Aksi demonstrasi tersebut akibat beberapa kejadian yang dianggap mengusik ketenangan beragama di Indonesia. Pasca mencuatnya Surat Edaran Kemenag SE. No. 5 Tahun 2022 yang mengatur volume toa di masjid dan musholla,
Kemudian, pernyataan menohok Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas diduga telah melukai hati umat Islam karena azan di bandingkan dengan suara gonggongan anjing saat menjumpai Insan Pers dalam kunjungan kerja nya ke Pekanbaru beberapa waktu lalu.
Semakin parah, Pernyataan Kakanwil Kemenag Aceh Dr Iqbal yang bernarasi menyetujui pernyataan dan SE No 5 Tahun 2022.
Merespons kejadian tersebut Himpunan Mahasiswa Islam Melakukan Aksi Demonstrasi di depan Gedung DPRK Kota Lhokseumawe pada Selasa,(01/03) yang langsung di temui oleh Ketua DPRK Kota Lhokseumawe Ismail Al Manaf serta dijaga ketat oleh pihak kepolisian.
Di dalam aksinya, Organisasi HMI Cabang Lhokseumawe Aceh Utara, menyampaikan aspirasi secara bergiliran sampai pada pembacaan petisi yang dilayangkan koordinator aksi Muchsal Mina, serta penyampaian kesepakatan penanda tanganan petisi oleh kedua bela pihak yaitu mahasiswa dan Ketua DPRK.
Ismail A Manaf selaku Ketua DPRK Kota Lhokseumawe di saat konfirmasi kepada Media Relasi Nasional mengatakan, seharusnya sekaliber Menteri Agama tidak boleh mengeluarkan pernyataan yang melukai hati umat beragama salah satunya umat Islam.
"Kita berharap menag segera minta maaf yg telah melukai ummat muslim indonesia dan meminta presiden untuk segera mencopot nya" ujar Ketua DPRK Kota Lhokseumawe saat dikonfirmasi media ini, Via WhatsApp Selasa 01/03/2022.
Selanjutnya Ismail A Manaf juga meminta kepada Kakanwil Kemenag Aceh, Dr Iqbal segera meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Aceh.
Selanjutnya akan tindak lanjuti petisi yang dibawakan oleh adik-adik mahasiswa ini. Dan pihaknya akan menyurati pihak yang mempunyai wewenang di tanah air (Mukhtar Effendi)
