Foto : Dr. (Cn) Hj. Rizayati SH, MM Presiden Partai Indonesia Terang (PINTER)Relasi Nasional | Jakarta - Tokoh perempuan Nasional asal Aceh Dr. (Cn) Hj. Rizayati SH, MM yang juga Presiden Partai Indonesia Terang (PINTER) mengapresiasi sikap Presiden Jokowi karena dengan tegas melarang para Menteri untuk membicarakan Tiga Periode dan penundaan Pemilu.
Larangan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri dapam sidang kabinet paripurna Sekretariat Presiden pada Rabu 6 April 2022
"Yang disampaikan pak Jokowi sudah sangat tepat, pasalnya dalam beberapa hari ini masyarakat dibuat gaduh dengan isu penundaan Pemilu dan Jokowi Tiga Periode," kata Presiden Direktur PT. IRJ Group itu
Perempuan bergelar Cut Nyak Cahaya Jeumpa itu tidak memungkiri adanya sebagian masyarakat yang menginginkan Jabatan Jokowi diperpanjang.
"Keinginan dan kan sah-sah saja, itu hak demokrasi semua orang, dalam konstitusi juga jelas diatur, tapi kalau Menteri yang mengusulkan akan jadi polemik yang berkepanjangan karena dianggap kepentingan segelintir elit," tuturnya
Menurut Hj. Rizayati, seharusnya para Menteri Kabinet agar lebih fokus bekerja untuk menyelesaikan segala persoalan, terkait kelangkaan minyak goreng dan BBM dan kenaikan bahan pangan.
"Jangan mengeluarkan pendapat yang bisa menimbulkan polemik ditengah masyarakat, fokus bekerja untuk menyelesaikan visi misi dari Presiden," pinta perempuan peraih sejumlah penghargaan itu
Ia menyebutkan, sikap tegas Jokowi harus diapresiasi agar tidak terjadi polemik dan kegaduhan ditengah masyarakat.
"Banyak persoalan bangsa yang harus di selesaikan, Menteri itu bertugas membantu Presiden yang harus menjalankan visi misi selama masa jabatan," pungkasnya
Sebelumnya Presiden Jokowi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden.
Jokowi meminta para menteri untuk fokus bekerja menangani permasalahan yang sedang terjadi.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak," kata Jokowi pada Rabu 6 April 2022 (Red)
