Relasi Nasional | Aceh Utara - Setelah Ketua DPC PDIP Bireuen Mahdi, ST. MT menggugat Ketua DPD PDIP Aceh, kini giliran DPC PDIP Aceh Utara menyusul.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Aceh Utara, Muhammad Azhar, "Kami mendengar bahwa esok akan ada prosesi pelantikan KSB DPC-DPC baru di Jakarta yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan kami".
Kami ini bukan orang pintar, tetapi sepaham kami, kita Aceh ini punya adab dan punya adat.
Kalaulah memang ada upaya penggantian KSB DPC Kab/Kota minimal ada rapat pemberitahuan, dan ada proses serta mekanisme-mekanisme yang dilaksanakan, ini kok seperti kerja pencuri. Mengambil hak orang dalam kegelapan malam.
Kami tidak paham apakah Ketua Muslahuddin Daud yang Sarjana Agama mengerti organisasi atau tidak. Karena tidak ada informasi bahwa Beliau itu pernah terlibat organisasi walaupun cuma sebatas OSIS sebelum ini. Tetapi sependek pengetahuan kami yang dangkal ini, pergantian KSB dalam organisasi ada mekanismenya dan diatur dalam AD/ART Partai.
Dalam hal ini, Apakah beliau pernah membaca AD/ART Partai atau tidak kami juga tidak tahu.
Kalaupun ketua tidak tahu, Sekretaris DPD PDIP Aceh Gading Hanmonangan Hasibuan seharusnya bisa memberi tahu. Bukan malah ikut berkomplot mengambil hak orang dalam gelap.
Apabila informasi pelantikan DPC-DPC baru di Jakarta itu benar, terus terang kami sebagai orang Aceh merasa marwah kami terciderai. Bukan bicara menang dan kalah, tetapi sekali lagi ini perkara adab atau etika dalam berorganisasi yang mungkin tidak ada dalam pemahaman orang yang tidak pernah berorganisasi meskipun cuma sekedar OSIS.
Kalau benar berita ini, Kami seluruh pengurus PDI Perjuangan Aceh Utara merasa di khianati dan ditipu oleh pimpinan DPD PDIP Aceh.
Kami juga mendesak Ketua DPD Muslahudin Daud dan Sekretaris Kami mendesak Ketua Gading Hanmonangan Hasibuan dalam memberi penjelasan, "DPD Muslahuddin Daud dan Sekretaris Gading Hanmonangan Hasibuan dapat sigap memberi penjelasan. Jangan hanya sigap dalam hal seperti rumor yang beredar di masyarakat yaitu mengurus PJ Gubernur dan PJ Bupati/ Wali Kota, Benar atau tidak wallahu alam. Tetapi isu PJ banyak yang bertanya tetapi kami sendiri tidak tahu bagaimana prosesnya dan salurannya."
