Salah satunya Murni M. Nasir yang merupakan Koodinator GeRAK Bireuen ikut memberikan tanggapan mengenai isu tersebut
Dalam keterangannya, ia menjelaskankan sejak awal kita mengkhawatirkan jika adanya potensi campur tangan pengelolaan dana desa yang akhirnya terjadi juga. Di Kabupaten sendiri kita banyak menerima laporan yang menyebutkan adanya intervensi dari banyak pihak terhadap pengelolaan dana yang masing-masing desa mendapat kucuran sekitar Rp1 miliar per tahun itu.
"Kita berharap jangan membawa isu dari luar ke dalam desa, karena yang seharusnya dilakukan adalah lintas pihak menggali potensi desa, kemudian dari potensi itu mereka bisa mengusulkan program-program untuk pemanfaatan dana desa itu," ungkapnya
Mengenai isu yang saat ini berkembang di Bireuen tentang dugaan memeriahkan HUT Bhayangkara Polres Bireuen, adanya indikasi setiap desa harus gelontorkan 1,5 juta untuk mereka dari alokasi dana kepemudaan.
"Jadi, mamfaat untuk desa apa?," tuturnya mempertanyakan
Dalam sepekan ini, seluruh gampong di 17 Kecamatan yang ada di Bireuen akan dan sudah diajak untuk melakukan musyawarah tingkat Kecamatan dalam hal alokasi dana tersebut.
"Semoga desa tidak terjebak untuk hal yang tidak bermamfaat untuk masyarakat," harapnya.
Selanjutnya, jika pun dialokasikan apakah alokasi dana dilakukan melalui musyawarah desa? Apakah melibatkan Tuha Peut dan masyarakat? Atau malah ini diintervensi dari pihak lain karena takut malah jadi mangut-mangut saja seperti kerbau yang dicucuk hidungnya.
"Anehnya lagi, jika kita bicara ada kebutuhan desa untuk pelayanan dasar, baik sektor kesehatan, pendidikan, adminduk dan lainnya. Malah kata aparatur desa, dananya tidak ada. Alasannya selalu alokasi dana desa sudah terkuras untuk penanganan Covid-19. Tapi ketika diintervensi oleh oknum lain, tiba-tiba entah darimana dana itu ada," ungkapnya menegaskan
Meski kita pertanyakan kedua pihak, apa yang dilakukan oleh Oknum dari pihak ketiga dan bagaimana pihak desa mengambil dana tersebut yang diduga akan segera ditransfer?
Maka semuanya harus dimintai pertanggungjawaban, termasuk Inspektorat yang salah satu tupoksinya audit dan monev.
