SINGKAWANG - Permirsa dalam setahun ini ada beberapa permasalahan antara Eksekutif dan Legislatif Kota Singkawang sampai berujung proses pelaporan ke Mapolres Singkawang.
Yang pertama seperti permasalahan tiga Anggota DPRD Singkawang di lemparin barang oleh Walikota Singkawang ruangan kerjanya pada 21/2/2022 kemarin.
Dan sempat heboh di kalangan publik tiga Anggota DPRD Singkawang di lempar barang oleh Walikota Singkawang ke arah tiga Anggota DPRD Singkawang, juga sempat naik di pemberitaan media online yang berjudul "TCM Ngamuk Lempar Legislator Singkawang". Seolah-olah permasalahan itu tenggelam di telan bumi.
Kedua : Walikota Singkawang mengatakan BANCI kepada salah satu fraksi. Walikota Singkawang mengatakan BANCI saat membacakan penyampaian jawaban atas Pandangan Akhir dari fraksi-fraksi terkait tiga Raperda, pada 30/9/2022 kemarin.
Sempat juga heboh di kalangan publik dan politik Singkawang dan sempat juga naik di pemberitaan media online, yang berjudul "Kritik Dibalas Walikota Sebut Hanura Banci". Polemik terkait Walikota Singkawang mengatakan BANCI hanya sesaat saja, seperti tenggelam begitu saja.
Beberapa hari lalu juga sempat heboh kembali terkait video banjir di Komplek Villa Permata Kaliasin, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, pada hari Minggu 6/11/2022 kemarin. Tampak seorang Anggota DPRD Kota Singkawang sedang live akun resmi facebooknya melihatkan langsung kondisi rumah terendam banjir.
Dalam video tersebut Anggota DPRD Kota Singkawang tersebut kini menjadi permasalahan besar. Gara-gara video tersebut kini Anggota DPRD Kota Singkawang di laporkan oleh pihak Walikota Singkawang ke Mapolres.
Anggota DPRD Kota Singkawang merupakan terlahirnya dari Partai-Partai yang ada saat ini dan ketika marwah Partai sudah takluk di tangan penguasa, maka dari itu masyarakat harus mengadu kepada siapa untuk menyampaikan suara mereka kepada Pemerintah Kota Singkawang.
Masyarakat hanya bisa mengharapakan kepada Legislatif (Anggota DPRD Kota Singkawang) untuk menyuarakan hak-hak masyarakat dan Anggota DPRD Kota Singkawang juga merupakan fungsi dalam mengawasi kinerja dan Kebijakan Pemerintah Kota Singkawang. Biar masyarakat menjadi lebih sejahtera dalam kehidupannya.
Awak media mencoba mewawancarai langsung Ketua Harian DPD Partai Golkar Singkawang Muhammad Abdurahman terkait apabila persoalan serupa dialami kader partai golkar yg duduk DPRD, beliau menegaskan, Andai kata hal ini terjadi pada kader-kader Partai Golkar Singkawang yang ada di parlemen, tentunya kami akan mendalami persoalan hukumnya terlebih dahulu karena persoalan hukum itu hanya dapat diselesaikan dengan tindakan dan cara hukum pula. Jumat 11/11/2022
Sepanjang kadernya diyakini tidak bersalah dan lebih terkesan dizolimi, maka fungsi partai politik sebagai rumah besar bagi kader, tidak ada kata lain selain melakukan pembelaan hukum terhadap kader-kader.
Andai kata persoalan itu sudah menyangkut harkat dan martabat partai maka pendapat saya selaku Ketua harian Partai Golkar Singkawang selayaknya partai harus bersikap dàn merespon tegas walau harus mengibarkan bendera perang sepanjang itu masih dalam karidor hukum yang berlaku.
Dan sebaliknya apabila teryata kader kita yg bersalah maka tentunya akan kita lakukan teguran bila perlu dilakukan pembinaan dengan tetap menghargai dan memberikan hak hukumnya.
"Kami berharap agar hal serupa tidak terjadi pada kader partai golkar yang duduk diparlemen, Disini lah perangkat fungsi partai politik agar selalu monitor, memantau serta memberikan pandangan kepada anggotanya yang ada di parlemen, sehingga mereka melaksanakan tugas dan fungsinya tetap sesuai dengan tata tertib dan perundangan serta etika yang berlaku, harap Abdurrahman.
Script Analisa Lembaga TINDAK.
Yayat Darmawi,SE,SH,MH sebagai Koordinator lembaga TINDAK ( Tim Investigasi dan Analisis Korupsi ) saat dihubungi awak media ini via WhatsApp untuk dimintai statementnya terkait Permasalahan antara Eksekutif dan Legislatif di Kota Singkawang, secara Eksplisit Yayat mengatakan bahwa sah-sah saja terjadinya perbedaan pendapat antara Eksekutif dengan Legislatif karena inilah bentuk dari Dinamika Politik yang masing-masing Mempunyai Egosentris Individualistik Pangkat dan Jabatan, jelas Yayat.
Ia mengatakan, Namun Apabila Kericuhan antara Eksekutif dan Legislatif yang hanya dipicu oleh masalah ketidak jelasan Kepentingannya masing-masing alias bukan untuk kemasalahaan masyarakat Kota Singkawang maka inilah yang tidak bisa dibenarkan secara kesusilaan karena akan berdampak menonjolkan siapa yang hebat dan siapa yang kuat pada endingnya.
"Kota Singkawang terkenal dengan kota Harmonis antar etnisnya namun sungguh sangat disayangkan apabila justru yang tidak harmonis adalah para pejabat Eksekutif dengan para pejabat Legislatif, oleh karena itu sebenarnya perlu harus dicari benang merah masalahnya, kenapa sampai terjadinya perbuatan saling serang antara Eksekutif dan Legislatif apakah tidak malu apabila masalah saling serang tersebut justru menjadi tontonan masyarakatnya sendiri," Tegas Yayat.
Yayat Darmawi mengharapkan, Untuk kedepannya Para Eksekutif dan Para Legislatif di Kota Singkawang dapat menciptakan kedamaian dan lebih mengedepankan Pembangunan Kota yang berbasis untuk kepentingan masyarakat secara Komunal dengan Sistem Tata Kota Wisata Metropolitan, Tutupnya.
Hamdani
=======
