 |
| Jelang Satu Dekade Kepemimpinan Jokowi, Perekonomian Indonesia Terus Menguat di Tengah Ketidakpastian Global. [dok. instagram.com/jokowi] |
Jakarta - Menjelang satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), perekonomian nasional yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, terus menunjukkan penguatan melalui berbagai capaian signifikan. Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5 persen (year-on-year/yoy) dan inflasi yang terkendali, menjadi bukti stabilitas perekonomian meskipun dunia masih diliputi ketidakpastian global akibat pandemi COVID-19, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, dan pelambatan ekonomi dunia.
Beberapa indikator makroekonomi menunjukkan kemajuan yang signifikan. Tingkat kemiskinan ekstrem, yang pada 2014 berada di 6,18 persen, berhasil turun menjadi 0,83 persen pada 2024. Jumlah penduduk yang bekerja juga mengalami peningkatan signifikan, dari 118,2 juta pada Februari 2014 menjadi 142,18 juta pada Februari 2024. Selain itu, cadangan devisa negara mengalami pertumbuhan dari USD100 miliar pada 2014 menjadi USD150 miliar pada 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Kamis (3/10/2024), mengungkapkan, “Dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk COVID-19, pemerintah bergerak cepat dan fleksibel. Salah satunya adalah penerbitan Perppu Nomor 1 atau Undang-Undang Nomor 2, yang membuka ruang bagi defisit anggaran dan menyesuaikan kebijakan fiskal untuk pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19 pada 2021-2022.”
Fokus pada Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi
Menko Airlangga menegaskan bahwa upaya untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi akan terus dilakukan hingga akhir 2024. Salah satu kebijakan penting adalah pemberian insentif bagi kelas menengah, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah dan kendaraan berbasis listrik. Kebijakan ini dinilai penting, mengingat sektor properti dan otomotif merupakan salah satu konsumsi terbesar di kalangan masyarakat kelas menengah.
Selain insentif tersebut, pemerintah juga memberikan berbagai subsidi, termasuk subsidi energi, subsidi listrik, serta jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Di sektor pendidikan, insentif diberikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Pemerintah juga terus mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, guna mendukung pengembangan sektor ini sebagai pilar penting perekonomian.
Menuju Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang
Menko Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah akan menjalankan berbagai program strategis untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi jangka panjang menuju 2045. Program-program ini termasuk transisi energi dengan mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan seperti hydropower, geothermal, dan solar panel. Selain itu, digitalisasi juga akan menjadi penggerak utama dalam meningkatkan produktivitas ekonomi, dengan potensi ekonomi digital yang diproyeksikan mencapai USD300 miliar pada 2030.
“Kita sudah membangun infrastruktur utama, namun masih perlu menyambungkan ‘fishbone’ yang akan mendukung produktivitas. APBN mendatang akan mengatur percepatan pembangunan ini melalui Instruksi Presiden (Inpres), yang diharapkan akan meningkatkan produktivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” tutup Menko Airlangga .
Dengan stabilitas ekonomi yang terus terjaga dan berbagai kebijakan proaktif, Indonesia bersiap melangkah menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, sembari menghadapi tantangan global di masa depan. (mis/red)
