 |
| Rapat Paripurna Penutupan Persidangan I Masa Sidang 2024-2025 yang berlangsung di Gedung Nusantara 2, Senayan Jakarta, Kamis (5/12/2024). |
Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), H Ruslan M Daud S.E, M.A.P, turut serta dalam Rapat Paripurna Penutupan Persidangan I Masa Sidang 2024-2025 yang berlangsung di Gedung Nusantara 2, Senayan Jakarta, Kamis (5/12/2024).
Rapat ini dihadiri oleh hampir seluruh anggota DPR RI dan membahas agenda penting mengenai Laporan Komisi III DPR RI terkait hasil uji kelayakan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK untuk masa jabatan 2024-2029.
Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, Rapat Paripurna dihadiri oleh 308 anggota, dengan 27 anggota yang izin, dari total 579 anggota DPR RI. H Ruslan Daud, yang akrab disapa HRD, terlihat berinteraksi dengan anggota DPR lainnya dalam suasana yang hangat, di bawah pimpinan Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Empat Wakil Ketua DPR RI yang turut hadir dalam rapat tersebut adalah Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag., M.A.P dari Fraksi PKB, serta Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.
Setelah rapat, HRD memberikan keterangan kepada wartawan mengenai agenda yang dibahas. "Rapat ini membahas Laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan (fit and proper test) terhadap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029, diikuti dengan pengambilan keputusan," jelasnya.
HRD juga mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut, Komjen Pol Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua KPK, dengan empat wakilnya yaitu Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono. Selain itu, lima anggota Dewan Pengawas KPK yang terpilih adalah Wisnu Baroto, Benny Jozua Mamoto, Gusrizal Sumpeno, dan Chisca Mirawati.
"Penutupan masa persidangan ini ditandai dengan pidato Ketua DPR RI yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjalankan tugas dan fungsi legislatif," tambah HRD.
Dengan terpilihnya pimpinan KPK yang baru, diharapkan lembaga antikorupsi ini dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan transparan, demi menjaga integritas dan kepercayaan publik. (mis/red)
