![]() |
Ilustrasi Jagung hasil panen. [dok. Humas Bapanas] |
Jakarta - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) meresmikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung sebesar Rp5.500 per kilogram efektif Februari 2025. Regulasi ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 18 Tahun 2025, dengan target utama melindungi petani dari fluktuasi harga dan memperkuat Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) melalui Perum Bulog.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menegaskan kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menyeimbangkan kepentingan produsen dan konsumen.
“HPP dirancang agar petani mendapat harga layak, sementara industri hilir tetap kompetitif,” ujarnya dalam keterangan pers Jumat (7/2/2025).
Penetapan ini merujuk pada hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Menko Bidang Pangan awal Januari 2025, dengan pertimbangan musim panen dan proyeksi kenaikan produksi.
Proyeksi Produksi Jagung Naik 41,38%, Bulog Siap Serap 1 Juta Ton
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jagung pipilan kering (kadar air 14%) triwulan I-2025 diprediksi mencapai 4,81 juta ton, melonjak 41,38% dari periode sama tahun sebelumnya (3,40 juta ton). Rincian proyeksi per bulan:
- Januari 2025: 1,33 juta ton
- Februari 2025: 1,39 juta ton
- Maret 2025: 2,08 juta ton
Untuk mengoptimalkan stok pangan, Bulog ditugaskan menyerap 1 juta ton jagung (5,8% dari total proyeksi nasional 17,7 juta ton). “Penyerapan ini kunci untuk stabilisasi harga dan jaminan cadangan pangan,” tambah Arief.
Strategi Penyaluran 250 Ribu Ton Jagung melalui Program SPHP
Selain penyerapan, Bulog akan mendistribusikan 250.000 ton jagung via program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada 2025. Langkah ini diharapkan menjaga keseimbangan pasokan di pasar dan mencegah gejolak harga, khususnya di wilayah rawan ketahanan pangan.
Dampak Jangka Panjang: Swasembada Pangan dan Kesejahteraan Petani
Pemerintah optimistis kebijakan ini akan memperkuat ketahanan pangan nasional seiring peningkatan produksi. Petani diharapkan mendapat insentif lebih besar untuk meningkatkan produktivitas, sementara harga konsumen tetap terjangkau. Dengan sinergi antara HPP, penyerapan Bulog, dan program SPHP, stabilitas pangan nasional diproyeksikan semakin kokoh di tengah tantangan global. (mis/red)